
1. Mengangkat Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR untuk periode 1999-2004.
2. Pembacaan
pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie. Pidato pertanggung
jawaban tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan
votting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, absen 9, dan tidak
sah 4. Dengan demikian B.J Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri
menjadi Presiden RI selanjutnya.
3. Pemilihan presiden RI yang baru. Calon yang maju dari PDIP (Megawati Soekarnoputri), PKB (K.H Abdurrahman Wahid), dan dari Bulan Bintang (Yusril Ihza Mahendra), namun pada detik - detik terakhir Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Karena
takut suara islam terpecah menjadi dua pada Gus Dur dan dirinya,
sehingga bisa dipastikan Megawati akan menjadi presiden RI yang ke-4.
Dari hasil pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara votting, tanggal
20 Oktober 1999, K.H Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden RI
ke-4.
4. Pada
tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan wakil Presiden, dengan
calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden
dimenangkan Megawati Soekarnoputri.
Dari
hasil sidang istimewa tersebut, dapat disimpulakan bahwa Gus Dur
menjadi Presiden RI ke-4 dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya
yang sah untuk masa bakti 1999-2004.
Pidato
pertama Gus Dur setelah terpilih sebagai Presiden, berisi tugas – tugas
yang akan dijalankan antara lain sebagai berikut :
a) Peningkatan pendapatan rakyat.
b) Menegakkan keadilan dan mendatangkan kemakmuran.
c) Mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara.
Pada pemerintahan Gusdur, beliau membentuk kabinet yg disebut Kabinet Persatuan Nasional. Ketika itu Gusdur memberikan kebebasan pada rakyat untuk berpendapat dan memberikan kesempatan kepada kaum minoritas di Indonesia. Namun karena
hal tersebut, masyarakat mulai mengalami kebingungan dan kebimbangan
mengenai benar tidaknya suatu hal. Sebab, pemerintah sendiri juga tidak
pernah tegas dalam memberikan pernyataan terhadap suatu masalah.
Pasangan
K.H Abdurrahman Wahid – Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional
(KPN) yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999. Presiden juga
membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan dengan susunan sebagai berikut:
· Ketua : Prof. Emil Salim
· Wakil : Subiyakto Cakrawerdaya
· Sekertaris : Dr. Sri Mulyani Indrawati
· Anggota : Anggito Abimanyu, Sri Adiningsih, Bambang Subianto
Gus
Dur saat menjalankan pemerintahan mengalami banyak persoalan, karena
itu adalah warisan dari Pemerintahan Orde Baru. Salah satu permasalahan
yang sangat menonjol adalah masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kinerja BUMN, pengendalian
inflasi, mempertahankan kurs Rupiah, masalah jaringan pengaman social
(JPS), penegakan hukum, penegakan HAM.
Belum
tuntas mengatasi persoalan ORBA, pemerintahan Gus Dur dihadapkan pada
persoalan – persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat
controversial. Adapun kebijakan – kebijakan tersebut antara lain :
a) Pemberhentian
Kapolri Jendral (pol.) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu
mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos.
b) Pemberhentian
Kapuspen Hankam Mayjen. TNI Sudrajat yang diganti dengan Marsekal Muda
TNI Graito dari TNI AU. Pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh
pernyataan Mayjen. Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI.
c) Pemberhentian
Wiranto sebagai Menkopolkam yang dilatarbelakangi hubungan yang tidak
harmonis antara Wiranto dan Presiden K.H Abdurrahman wahid.
Ketidakharmonisan itu muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya
Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para jendral
termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Kemudian
pada tanggal 13 Februari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk
menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menkopolkam.
d) Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri - menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
e) Gus
Dur juga ingin mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka atau
bergabung dengan RI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah Karena bila
diadakan jajak pendapat, maka kemungkinan besar raykat aceh akan memilih
untuk merdeka. Lalu Gus Dur mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat
rakyat Aceh kecewa hingga dibentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
f) Pada
akhir 1999 presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan
menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.
Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan presiden K.H Abdurrahman Wahid muncul kasus Bulog Gate dan Brunei Gate.
Bulog Gate
Kasus
Buloggate begitu terkenal karena sering kali menjerat
petinggi-petingggi negara. Kasus-kasus yang melibatkan nama Badan Urusan
Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka.
Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang
dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun
penjara dan terbuksi bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog
sebesar 35 milyar rupiah.
Keterlibatan
Presiden Gus Dur sendiri baru terungkap secara terbatas, yaitu adanya
pertemuan antara Presiden dan Sapuan (Wakil Kepala Bulog) di Istana.
Dalam pertemuan itu, Presiden menanyakan dana nonbudgeter Bulog dan
kemungkinan pengunaannya. Sapuan mengatakan, dana nonbudgeter itu ada,
tetapi penggunaannya harus melalui keppres (keputusan presiden).
Keterlibatan Gus Dur baru terungkap sebatas itu. Memang dalam kasus ini
terlihat kental sekali nuansa politik dari pada persoalan hukum itu
sendiri.
Brunei Gate
Brunei gate adalah kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor.
Keterlibatan Presiden Wahid dalam kasus itu, kata Bactiar tentu saja
ada. Namun tidak ada keterlibatan Presiden meminta dana ke Brunei. ”Gus
Dur hanya memberi pertimbangan kepada Ario Wowor tentang pendistribusian
dana. saat itu memang Ario melaporkan kepada Presiden tentang dana yang
diperolehnya dari Brunei. “Ketika itu Gus Dur bilang, Ya sudah, berikan
saja ke Masnuh untuk dibagikan kembali ke LSM yang membutuhkan,”
Selain itu kedutaan Besar Brunei di Indonesia telah menyatakan dana Rp 2
juta dolar adalah uang pribadi Sultan, dan bukan uang negara. Kejakgung
saat itu sudah menyimpulkan tak ada keterlibatan Presiden Gus Dur
Walaupun
tidak terbukti melalui pengadilan, skandal ini mengakibatkan
kredibilitas rakyat terhadap presiden semakin turun. Serta perekonomian yang tidak berkembang meskipun mempunyai ahli ekonomi yang handal. Karena Gus Dur sibuk pergi ke luar negeri.
Puncak
kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya memorandum I untuk
presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam
siding tersebut. Karena DPR dianggap sebagai Taman Kanak-Kanak
(TK).Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan memorandum II pada
tanggal 30 April 2001. Namun hal ini tidak jauh beda dengan memorandum
sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk
melakukan sidang tersebut (hanya sekedar datang lalu pulang).
Sikap
MPR justru semakin tegas saat Gusdur secara sepihak mengganti Kapolri
Koirudin Ismail menggantikan Suruyo Bimantoro, karena tidak sependapat
dengan Gusdur. Seharusnya Gusdur meminta pendapat DPR, oleh karena itu
DPR merasa dilecehkan oleh presiden dan meminta MPR untuk bertindak
tegas melaksanakan sidang istimewa. Namun presiden menolak rencana tsb
dan menyatakan sidang istimewa MPR tidak sah dan ilegal.
Di
lain pihak pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB
mulai mendekati dan mendorong wapres megawati untuk menjadi presiden.
Oleh karena itu gusdur menengarai adanya persengkokolan oleh para elit
politik untuk menjatuhkanya. Akhirnya presiden mengeluarkan dekrit
presiden meski tidak mendapatkan dukungan yg penuh dari kabinetnya.
Dekrit presiden tanggal 23 juli 2001 yg berisi :
1. Membekukan MPR dan DPR RI
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan – badan untuk menyelenggarakan Pemiludalam waktu satu tahun
3. Membekukan partai Golkar
Amien
Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekret tersebut, dan
ternyata dekret tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini
juga tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.
Pemerintahan
Gus Dur Mulai runtuh dengan adanya Sidang istimewa yang dipercepat MPR
oleh usulan DPR. Dalam sidang tersebut MPR menilai Gus Dur telah
melanggar Tap No. VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (pol)
Chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan kepala Polri.
Bangsa
Indonesia menanggapi penuh dengan kebimbangan dan MPR menyatakan bahwa
dekrit itu tidak sah dan presiden dengan jelas melanggar haluan negara
yg diembannya. MPR yg didukung dengan Fatwamah MA langsung membacakan
Fatwa tsb dalam sidang istimewa MPR. Akhirnya MPR setuju untuk
memberhentikan Presiden Gusdur.
Selanjutnya
dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati
Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H Abdurrahman
Wahid dan Hamzah Haz sebagai Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan
Presiden K.H Abdurrahman Wahid. Kini Beliau telah tiada dan dimakamkan
di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar